karakterunsulbar.com – Puluhan mahasiswa penerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi ) Universitas Sulawesi Barat hampir dipastikan akan tercoret pada semester ini.
Sementara itu, sebagai imbas dari efesiensi anggaran, pemerintah pusat melalui Kemenristekdikti memangkas anggaran beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik ( PPA ) dari 12 bulan menjadi hanya sembilan bulan.
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unsulbar, Latif Dollah MM, Kamis (29/09) menjelaskan, sebanyak 61 mahasiswa penerima Bidikmisi terancam dicoret pada semester ini dengan berbagai alasan.
” Mereka yang akan dicabut bantuan pendidikan Bidikmisi nya itu dengan berbagai macam penyebab, ada yang karena sudah menikah dan atau karena nilai (IPK semester,-) memang tidak lagi memenuhi standar minimal,” ungkap Latif.
Keterangan yang dihimpun KARAKTER, standar nilai IPK minimal penerima Bidikmisi adalah 2,75, sayangnya puluhan mahasiswa penerima Bidikmisi itu, nilai IPK nya justru dibawah 2,50.
Kepastian pencabutan Bidikmisi terhadap mahasiswa yang tidak lagi memenuhi syarat itu sisa menunggu Surat Keputusan ( SK ) pimpinan kampus.
Latif memastikan, sesuai arahan dari Kementerian Ristek Dikti, terhadap pencabutan Bidikmisi tersebut, untuk tahun ini tidak akan dilakukan penggantian dengan mahasiswa lainnya.
Penerima beasiswa Bidikmisi Unsulbar hingga saat ini sebanyak 1.707 orang mahasiswa.
Bagi mahasiswa Bidikmisi mendapat dana tunai dari pemerintah Rp 650 ribu per bulan dan bebas SPP ( UKT,-).
Pemangkasan Beasiswa PPA
Sementara itu, terhadap pemangkasan beasiswa PPA, Biro Akademik dan Kemahasiswa menegaskan, pihak kampus hanya meneruskan arahan dari kementerian Ristekdikti melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ( Dirjen Belmawa ).
Dalam suratnya dengan nomor : 464/B/BW/2017, Dirjen Belmawa Intan Ahmad menyampaikan pada poin 2 (dua ) : Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik ( PPA ) hanya akan diberikan selama 9 bulan, dengan demikian usulan pencairan semester berikutnya hanya untuk 3 bulan.
” Dalam rangka efisiensi anggaran terkait dengan instruksi presiden ( inpres) 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian / Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tahun anggaran 2017,” tulis Dirjen Intan Ahmad pada paragraf pertama suratnya tersebut.
Sebagai imbas dari keputusan efisiensi pemerintah pusat tersebut, penerima beasiswa PPA untuk tahap kedua hanya menerima 3 bulan yakni Rp 1.200.000.
Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat tentang kebijakan pemangkasan itu untuk tahun mendatang. ( RD01)
