Foto: dosen Unsulbar (Dr. Umar, S.Pd.,M.Pd) saat mengadiri Munas ILP PTNB 2020
Karkaterunsulbar.com- Salah satu dosen Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP PTNB).
Ia adalah, Dr. Umar, S.Pd., M.Pd, merupakan dosen Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguran dan Ilmu Pengetahuan (FKIP). Juga merupakan ketua ILP Unsulbar saat ini.
Terpilihnya Umar sebagai Sekjen berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ILP PTNB pada Rabu-Kamis, 12-13 Februari lalu di Hotel Syariah Sofyan Betawi, Jakarta.
Sebelum terpilih, sebelumnya Umar sudah lebih dulu menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Sekjen ILP Pusat.
Saat dihubungi karakterunsulbar.com, Umar menyatakan, awalnya ia masuk sebagai calon ketua, namun karena tidak bersedia, ia memilih menjadi Sekjen untuk periode 2020-2025 berdasarkan pengalamannya. (17/2)
Munas tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Syamsul Rizal, yang mewakili Menpan RB, Tjahjo Kumolo. Dan, Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud), beberapa rektor PTNB, serta seluruh perwakilan PTNB se Indonesia.
Hasil Munas ILP PTNB 2020
Selain pemilihan pengurus baru, Munas ILP Pusat juga menghasilkan beberapa poin selama pertemuan dengan Syamsul Rizal, yakni :
- SK PPPK (P3K) segera terbit setelah draft Perpres Nama Jabatan P3K dan draft Perpres Penggajian ditandatangani Presiden.
- Kedua draft tersebut telah diparaf semua oleh kementerian terkait termasuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani, dan akan ditandatangani oleh presiden dalam waktu dekat ini.
- Kemenpan RB telah menyurati Kemendikbud dengan Nomor surat : B/1373/SM.01.00/2019, tertanggal 27 Desember 2019. Agar pegawai Non PNS tetap bisa menjabat sebagai pejabat struktural di lingkungan PTNB masing-masing.
Sedang, pertemuan dengan Itjen Kemendikbud mendapatkan hasil sebagai berikut:
- ILP diminta membuat surat ke Menteri CC Itjen, sebagai dasar Itjen mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) antar kementerian terkait supaya SK P3K yang telah mengikuti tes segera keluar.
- Itjen Kemendikbud mengawal sampai SK keluar dan mengawal agar pegawai yayasan yang belum ikut tes bisa tetap dimasukkan dalam formasi khusus.
- Apabila dalam proses perjalanannya ternyata ILP dihadapkan pada berbagai kendala terkait dengan pengangkatan dosen dan staf, maka disarankan untuk melakukan JR atau PTUn kan Perpres No. 10 Tahun 2016.
Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru
ILP PTNB merupakan lembaga yang terbentuk sejak 2010, dan membawahi profesi dosen dan pegawai di PTNB. Mengurus tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dosen dan pegawai.
“Lembaga ini menjadi salah satu penyampai aspirasi dosen dan pegawai kepada masing-masing pimpinan,” jelas Umar.
Ia menambahkan, hal seperti masalah, kesejahteraan, dan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka akan diperjuangkan leawat ILP. Serta, regulasi-regulasi yang memberatkan PTNB.
Dengan kepengurusan baru, yakni ketua Dr. Dyah Sugandini, S.E.,M.Si (Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta), waki ketua Dr. Adi Sutrisno (Universitas Borneo Tarakan), dan Bendahara Fitriyani, S.S.,M.Sc (Poltek Balikpapan).
ILP Pusat periode 2020-2025 berkomitmen, terus memantau dan mendorong kedua Perpres tersebut di atas, memantau Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur hal teknis turunan dari PP No. 49 tentang Manajemen P3K, mendesak pemerintah menyelesaikan status kepegawaian yang masuk BAST maupun non BAST yang belum ikut tes agar dapat ikut tes dalam formasi khusus. Serta, ILP memperkuat organisasi dengan ILP Komisariat di satuan PTNB.
Umar sendiri berharap, dengan kepengurusan baru ini lebih aktif memperjuangkan hak kawan-kawan di PTNB.
“Buat kawan-kawan yang belum diikutkan tes ASN baik itu PNS maupun P3K, kita juga sementara perjuangkan itu,” tuturnya.
