Keberadaan jalur independen pada pemilihan kepala daerah dinilai
masih diperlukan, dengan begitu pilihan bagi rakyat dalam memilih calon
pemimpin akan lebih beragam. Disisi lain, Partai Politik masih harus
terus membenahi mekanisme dan sistem rekrutmen calon kepala daerah.
Partai politik diminta lebih terbuka dan partisipatif menjaring calon.
Hal tersebut menjadi salah satu intisari pada diskusi publik
nasional “ Partai Politik vs Non Partai Politik di Pilkada Sulbar 2017”
yang digelar jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (
FISIP ) Unsulbar, akhir pekan kemarin, 25/03 di Majene. Tampil sebagai
narasumber dalam kegiatan tersebut masing – masing ; Ketua KPUD Sulbar
Usman Suhuriah, Dekan FISIP Unsulbar Dr. Burhanuddin, Anggota DPD RI
Asri Anas serta ketua DPW Partai NasDem Sulbar, Abdul Rahim.
Ketua pelaksana diskusi Publik, Farhanuddin yang juga dosen FISIP
Unsulbar menjelaskan ratusan orang hadir sebagai peserta dalam kegiatan
itu antara lain pengurus partai politik, LSM, ormas, dosen serta
mahasiswa Unsulbar dan perguruan tinggi lainnya di Majene. Para
narasumber Diskusi Publik menyepakati bahwa munculnya calon kepala
daerah melalui jalur independen merupakan bukti bahwa proses rekrutmen
melalui jalur partai politik belum seideal yang diharapkan.
“ Kebanyakan partai masih gagal menciptakan kader, sehingga fenomena
yang kita lihat, partai politik sekarang sebatas baru menangkap peluang,
calon yang kuat meskipun dari luar kemudian didukung padahal ada
kadernya yang pantas untuk maju,” kata Asri Anas.
Senada dengan Asri Anas, Ketua KPUD Sulbar, Usman Suhuriah menyatakan
munculnya calon kepala daerah dari jalur independen merupakan
peringatan agar partai politik agar memperbaiki mekanisme rekrutmen
calon pemimpin. Ketua KPUD Usman berpendapat jalur independen dari awal
muncul bukan untuk dipermanenkan, jalur independen adalah bersifat
sementara.
“ Nantinya bila partai politik sudah berhasil menjalankan fungsi
sesungguhnya seperti pengkaderan, rekrutmen maka sebenarnya sudah
tidak perlu jalur perseorangan,” kata Usman.
Di forum diskusi Unsulbar tersebut, Usman mengatakan untuk maju
melalui jalur perseorang setidaknya dibutuhkan 100 ribu KTP dukungan
terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sementara
itu, Ketua DPW partai NasDem Sulawesi Barat, Abdul Rahim mengakui bahwa
sistem kaderisasi, rekrutmen di partai politik memang belum seperti yang
diharapkan.
Ia mengkritik pola rekrutmen calon pemimpin di partai politik yang
masih mengusung pensiunan atau manusia usia lanjut ( manula ), karena
untuk menjadi pemimpin menurutnya dibutuhkan tenaga yang “segar”. Ia
mengatakan yang mendesak dibenahi partai politik saat ini salah satunya
adalah kaderisasi, sehingga dalam rekrutmen calon pemimpin, partai
politik dapat menyiapkan sejak awal.
“ Kalau soal mahar memang sudah lama kita dengar, namun untuk kami di
Partai NasDem saya menegaskan bahwa proses pencalonan di partai kami
tidak ada mahar, bahkan kami siapakan materainya,” tegas Rahim.
Salah seorang peserta diskusi, Syahrir Hamdani mengungkapkan dalam
forum tersebut bahwa salah satu hal yang menghantui warga yang berniat
maju melalui jalur politik adalah kabar tentang permintaan mahar untuk
mendapatkan kursi dukungan. “ Selama ini kan kita sudah dengar dari
berbagai daerah bahwa untuk mendapatkan dukungan perlu ada mahar,
menurut saya kalau itu betul ada, itu sama halnya menjual suara rakyat,
itu sangat mengecewakan kita semua,” kata Syahrir.
Di depan para narasumber dan ratusan peserta diskusi, Syahrir
mengatakan sudah mendapaftar sebagai bakal calon wakil gubernur di
partai NasDem, Ia mengaku juga memiliki rencana untuk maju di pilkada
Sulbar melalui jalur perseorangan. “ Pola di partai masih belum ideal,
dalam proses rekrutmen, partai politik masih tampak seperti membonsai
dirinya,: kata Dekan FISIP Unsulbar, Dr. Burhanuddin.
Lebih jauh dekan FISIP Unsulbar mengusulkan agar pilkada lebih
berkualitas, peranan birokrasi diposisikan secara ideal sebagai pelayan
masyarakat, sehingga birokrat tidak terjebak dalam dukung mendukung
calon.(Afsar)
