Foto : Mahasiswa Unsulbar menyalurkan hak suara di Pemilu Raya IMBISI April 2017. ( Dok. KARAKTER)
karakterunsulbar.com – Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) membentuk lembaga kajian di bidang demokrasi dan kepemiluan.
Lembaga tersebut adalah Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal atau PUSMIPOL.
Berdirinya lembaga kajian tersebut diharapkan dapat ikut serta dalam mewujudkan tata kelola politik yang demokratis, adil dan setara.
Berdirinya lembaga PUSMIPOL tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kelembagaan, dari rektor Akhsan Djalaluddin yang diterima ketua PUSMIPOL Unsulbar, Farhanuddin, M.Si, Sabtu (23/12) di aula Villa Bogor, Majene dalam rangkaian acara sosialisasi Bawaslu Sulbar.
Pada penyerahan SK tersebut, Rektor Akhsan didampingi ketua program studi Ilmu Politik, Muhammad, M.Si.
Baca juga : Bawaslu Sulbar dan Unsulbar Tandatangani MoU Awasi Pilkada 2018
Rektor Akhsan Djalaluddin saat menyampaikan sambutannya, memberi apresiasi atas inisiatif para dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP ) membentuk lembaga kajian bidang kepemiluan.
” Kita berharap dengan berdirinya pusat studi ini akan memberi sumbangsih pemikiran, termasuk melalui penelitian yang bertujuan untuk memajukan kualitas demokrasi di tanah air,” kata Rektor Akhsan.
Ia menguraikan, salah satu tantangan utama peningkatan kualitas demokrasi di tanah air termasuk di Sulawesi Barat adalah pemilihan yang cenderung semakin pragramatis, itu ditandai dengan masih maraknya politik uang dan politik traksaksional lainnya.
Rektor Akhsan juga menyampaikan harapannya agar PUSMIPOL aktif berkegiatan, sehingga tujuan yang dicita – citakan dapat tercapai.
” Kita juga mendorong dosen program studi lainnya untuk terus memunculkan inovasi, kreatifitas, termasuk melalui lembaga pusat – pusat studi sesuai basis keilmuan,” tambah Rektor Akhsan.
Ditempat yang sama, ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sulbar, Sulfan Sulo, M.Si juga memberi apresiasi atas terbentuknya Pusat Studi Pemilu dan Politik (PUSMIPOL ) di Unsulbar.
Menurutnya, keberadaan lembaga kajian bidang pemilu itu akan sangat bermanfaat dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
” Sumbangan pemikiran dari kampus tentu kami butuhkan untuk bagaimana mewujudkan pilkada dan pemilu serentak yang semakin berkualitas,” ujar Sulfan.
Ia menjelaskan, tantangan pemilu kedepan salah satunya adalah berlangsungnya pemilu legilatif (DPR, DPRD, DPD) dan pemilu presiden secara serentak.
Selain pemilu serentak, Sulawesi Barat di tahun 2018 juga akan berlangsung dua pilkada, masing – masing; Pilkada kabupaten Polewali Mandar dan Pilkada kabupaten Mamasa.
Ketua Program Studi Ilmu Politik, Muhammad, M.Si menyatakan, PUSMIPOL merupakan bagian dari perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Menurut salah satu inisiator PUSMIPOL ini, akademisi tidak hanya melakukan pengajaran, tapi juga harus aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian ke masyarakat.
” Hasil penelitian tentunya akan bermanfaat selain bagi pihak eksternal kampus, juga akan berguna bagi dosen dan akreditasi program studi,” kata Muhammad.
Program Kerja
Sementara itu, Ketua PUSMIPOL Unsulbar, Farhanuddin, M.Si menjelaskan, program kerja lembaga PUSMIPOL nantinya akan fokus melakukan kajian strategis dan penelitian mengenai sistem kepemiluan, regulasi pemilu dan terjaminnya hak – hak warga dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu.
” Kita akan mengkaji mengkaji peraturan, mekanisme dan prosedur Pemilu. Regulasi tentang pemilu misalnya, itu selalu berubah, tentu perlu pengkajian agar masyarakat semakin memahami aturan kepemiluan,” kata Farhanuddin yang juga mantan wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi Sulbar.
Menurutnya, beberapa hal yang berbeda dari pemilu sebelumnya antara lain pemilu presiden dan pemilu legislatif mendatang akan berlangsung di hari yang sama.
Disamping, itu hal berbeda lainnya adalah metode penghitungan suara calon anggota legislatif di pemilu 2019 yang akan menggunakan metode konversi suara sainte lague. (RD01)
