Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo ( dari kiri ke kanan) , Ketua Pusmipol Unsulbar Farhanuddin, Ketua Panwaslih Polman, Suaib dan anggota KPUD Polman, Said Usman dalam diskusi DPT Pilkada di Polewali, Minggu (06/05). ( Foto : Ist. KARAKTER)
karakterunsulbar.com – Akurasi data pemilih merupakan hal prinsip dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih wajib mendapat pelayanan untuk terdaftar sebagai calon pemilih.
Salah satu bentuk layanan itu adalah perekaman data warga untuk memili Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elekronik.
” Salah satu wujud demokrasi substansial adalah memastikan semua warga yang punya hak pilih terdata sebagai calon pemilih, begitu pula sebaliknya, warga yang tidak berhak memilih dipastikan tidak masuk dalam daftar pemilih,” kata Ketua Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal (PUSMIPOL) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar ) Farhanuddin, M.Si di forum diskusi pilkada di Polewali, Minggu (06/05).
Dalam diskusi bertema “Mewujudkan Data Pemilih Pilkada Yang Berkualitas” tersebut, Farhan, sapaan akrabanya, mengingatkan pentingnya daftar pemilih yang akurat.
Ketidakakuratan data pemilih menurutnya masih menjadi masalah disetiap ajang pemilih di tanah air.
” Melalui diskusi seperti ini, kita mendorong agar semua pihak sejak awal memberi perhatian agar lahir Daftar Pemilih yang akurat,” tambah Farhan yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Selain Farhanuddin, hadir dalam diskusi di salah satu warung kopi di kawasan Pekkabata, Polewali tersebut antara lain : Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo, anggota KPUD Polman devisi data Said Usman dan Ketua Panwaslih Polman Suaib.
Sementara peserta diskusi terdiri antara lain tim pemenangan pasangan calon, tokoh masyarakat dan aktivis pemuda mahasiswa.
Data pemilih potensi bermasalah
Sementara itu, mendekati hari pemungungutan suara, masalah data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polewali Mandar ternyata masih menyisakan masalah.
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, puluhan ribu warga calon pemilih berpotensi bermasalah karena belum ada kepastian telah melakukan perekaman KTP-Elektronik.
Peraturan KPU mewajibkan pemilih wajib menunjukkan KTP-El saat akan memilih.
” Dalam Dafar Pemilh Tetap (DPT) Pilkada Polman terdapat pemilih yang belum dipastikan kepemilikan KTP El sekitar 54 ribu “, ungkap anggota KPUD Polman devisi data, Said Usman.
Terkait dengan kepemilikan KTP-El, dalam Peraturan KPU nomor 8/2018 tentang Pemungungutan dan penghitungan suara Pilkada. Pada pasal 7 ayat dua menyebutkan, Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.
Lebih lanjut Said menjelaskan, mengenai data 54 ribu calon pemilih yang berpotensi bermasalah tersebut, bisa jadi juga sebagian telah memiliki KTP-El karena mereka kemungkinan melakukan perekaman pada saat proses coklit atau setelah coklit.
” Pemilih potensial non KTP-el sudah disampaikan ke Capil Polman untuk dilakukan penerbitan KTP el atau suket sesuai mekanisme yang berlaku,” tambah Said.
Masih terkait dengan data pemilih yang ber-KTP Elekotronik, Said membeberkan kantor Catatan Sipil ( Capil ) Polman pernah menyebut bahwa jumlah wajib KTP Polman utk tahun 2018 berada pada kisaran kurang lebih 350 rb, yang belum perekaman tersisa kurang lebih 60 ribu masih dalam proses pendataan.
” Boleh jadi ini data anomali misalnya data ganda atau sudah meninggal, karena faktanya hasil coklit KPUD Polman melahirkan DPT 294.442 orang,” jelasnya.
Akurasi Data Pemilih
Keakuratan data pemilih juga disuarakan ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo serta ketua Panwaslih Polmah Suaib.
Menurut Suaib, jajaran panwas hingga ke tingkat Panitia Pengawas Lapangan (PPL) akan terus melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan.
” Komitmen kami jelas dan tegas akan mengawasi semua tahapan, kami sampaikan juga bahwa pengawas kami kini sudah sampai di tingkat TPS,” kata Suaib. (RD01)
