Foto : Penyegelan Rektorat oleh Mahasiswa Hukum
karakterunsulbar.com – Mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) gelar aksi yang menuntut pembentukan Fakultas Hukum di gedung Rektorat Unsulbar. Senin, (15/3).
Aksi ini digawangi empat organisasi Prodi Ilmu Hukum yakni Himpunan Mahasiswa Hukum (HMH), Lembaga Debat dan Kajian Hukum (LDKH), Lembaga Penulisan Karya Ilmiah (LPKI) LEGISLASI, dan Komunitas Praktisi Peradilan Semu Baharuddin Lopa (KORPS BARLOP), yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Hukum.
Penuntutan diwarnai dengan penyegelan gedung Rektorat hingga sore hari, dan pembakaran ban di pelataran gedung.
Jenderal Lapangan, Ma’ruf (Ilmu Hukum, 2018) menjelaskan, tuntutan pendirian Fakultas Hukum telah lama dilakukan mahasiswa, namun kampus merasa belum mampu, salah satunya di pembiayaan.
“Namun, di 2020 banyak prodi baru yang dibentuk, tapi kenapa hingga saat ini sangat sulit membentuk fakultas hukum,” jelasnya saat ditemui di sela aksi, (15/3).
Ia mengungkapkan, gerakan Aliansi Mahasiswa Hukum tersebut murni dari keinginan mahasiswa yang telah bersabar hingga saat ini.
“Gerakan ini berangkat dari kemurkaan teman-teman yang hingga saat ini berharap pembentukan fakultas hukum,” ujarnya.
Ma’ruf berpendapat, pembentukan Fakultas Hukum Unsulbar akan sangat berpengaruh pada SDM hukum di Sulawesi Barat terkhusus alumni dan calon sarjana hukum Unsulbar yang terkadang masih dipertanyakan keberadaan fakultasnya.
Rektor Akhsan temui mahasiswa aksi
Tanggapan Universitas
Mahasiswa yang bersikeras menyegel Rektorat hingga siang hari akhirnya didatangi oleh Rektor Unsulbar, Dr. Akhsan Djalaluddin untuk duduk bersama membahas solusi tututan.
Ditemani oleh Wakil Rektor II Anwar Sulili, Dekan Fisip Dr. Burhanuddin, dan Kepala Prodi Ilmu Hukum Asrullah.
Rektor Akhsan menjelaskan pembentukan Fakultas Hukum telah dimasukkan dalam Rencana Strategis (Restra) Unsulbar 2020-2024.
Dan akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Formasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku yang berwenang, bersama dengan pengajuan perbaikan Organisasi Tata Kelola (OTK).
“Fakultas juga akan bentuk tim pemantau pembentukan Fakultas Hukum yang akan melibatkan mahasiswa nantinya,” kata Akhsan, (15/3).
Ia mengungkapkan, akan memberi kabar terkait tanggapan Kemenpan RB dalam waktu dua bulan dari sekarang.
Namun, ia menyampaikan bahwa pembentukan fakultas membutuhkan dana yang besar untuk pengangkatan Dekan dan jajarannya, tenaga pengajar serta administrasi lainnya.
Rektor Akhsan juga mengklarifikasi terkait isu yang beredar tentang pernyataannya menginginkan pembentukan Fakultas Kedokteran.
Ia menerangkan, bukan ingin membentuk fakultas tapi Prodi Kedokteran yang nantinya akan bergabung dengan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes), namun ia menuturkan bahwa hal tersebut masilah wacana.
Karenanya ia berharap, di sisa masa jabatannya, mahasiswa lebih mampu bertindak aman tanpa melakukan aksi.
“Saya kan sangat mudah ditemui, tidak usah ada demo,” pungkasnya.
Sebelum kedatangan Rektor Akhsan, tim karakterunsulbar.com menemui Dr. Burhanuddin di Fisip. Ia menjelaskan pembentukan fakultas mempunyai persyaratan yang cukup konkrit.
Selain mahasiswa yang harus memenuhi syarat, tenaga pengajar juga harus memiliki beberapa Lektor Kepala.
“Sedang di Prodi Hukum baru hanya ada Asisten Ahli,” ungkapnya, (15/3).
Karenanya, ia menyayangkan aksi penyegelan rektorat yang dilakukan oleh mahasiswa.
“Kita bisa bicara dulu apa kendalanya, jangan langsung demo,” tambahnya.
