PRAKTIKUM SIDANG mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). ( Foto- foto : St. Hartina ).
Penulis : St. Hartina (Ilmu Hukum 2015)
karakterunsulbar.com – Proses perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2017/2018 segera berakhir, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) masih menyisakan keluhan terkait kegiatan belajar mengajar.
Keluhan itu kali ini adalah belum adanya perlengkapan untuk praktikum sidang pengadilan.
Ketua Tingkat mahasiswa Prodi Hukum semester V, Basri, mengungkapkan perlengkapan dasar praktikum sidang yang belum ada tersedia sampai saat ini antara lain : Palu Sidang, Toga (Jubah Sidang,-) untuk hakim, jaksa penuntut umum (JPU) dan pengacara.
Menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung sejak pertama kali praktek sidang pada semester IV.
Basri mengatakan karena belum tersedia, saat praktikum sidang akhirnya digunakan fasilitas seadanya.
” Untuk Palu Sidang, kadang kita menggunakan penghapus,” kata Basri, di akhir pekan terakhir 2017.
Mahasiswa Ilmu Hukum lainnya, Nurul Hijrana juga mengungapkan pentingnya pakaian standar dan palu sidang untuk praktikum mata kuliah. Ia meminta kampus menyiapkan fasilitas dasar itu.
” Fasilitas beracara sangat kami butuhkan dalam menjalani praktik-praktik perkuliahan, karena untuk menjadi seorang Hakim, Jaksa atau Pengacara, yah seharusnya tampil seperti itu, pakai jubah dan sidang ada palu standar,” Nurul Hijrana yang juga mahasiswa semester V.
Terdapat empat mata kuliah yang yang dijalani para mahasiswa Hukum dengan menggunakan fasilitas seadanya, mata kuliah tersebut masing-masing adalah :
1.Hukum Acara Pidana
2.Hukum Acara Perdata
3.Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun)
4.Hukum Peradilan Agama
Wakil Rektor II, Anwar sulili, M.Si mengatakan belum menerima usulan dari fakultas ataupun prodi Ilmu Hukum.
“Belum ada usulan terkait itu, dari prodi atau fakultas ke rektorat,” kata wakil Rektor II, Anwar sulili akhir pekan kemarin.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua Prodi Ilmu Hukum, Andi Aprasing, MH. mengatakan, fasilitas beracara secepatnya akan diusulkan ke pihak rektorat.
“Tanggal 3 Januari 2018 akan kami rapatkan, ” kata Aprasing melalui pesan Whatssapp 31 desember 2017. ( RD01)
