Foto: Rektor Akhsan Djalaluddin
Karakterunsulbar.com- Rektor Universitas sulawesi Barat (Unsulbar), Dr. Akhsan Djalaluddin mendukung aksi kuliah umum mahasiswa Unsulabar di jalan depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene pada 25 September besok.
Kuliah umum dijalan ini, sebelumnya viral melalui media sosial berupa pamflet yang dibagikan melalui grup WhatsApp.
Aksi ini merupakan penolakan mahasiswa Unsulbar atas sejumlah Rancangan Undang-Undang bermasalah yang telah dan akan disahkan oleh DPR RI.
Rektor Akhsan memberikan dukungan kepada mahasiswa Unsulbar yang akan melakukan aksi, namun meminta aksi dilakukan secara damai.
Akhsan berpesan agar mahasiswa tidak anarkis dan mengutamakan dialog.
“Lakukan aksi damai, jangan anarkis, utamakan dialog,” jelas Akhsan kepada karakterumsulbar.com. (24/09/2019) melalui pesan WhatsApp.
Koordinator lapangan, Al-Farhat (Hubungan Internasioanal, 2016) menjelaskan, beberapa tuntutan yang akan dilayangkan yaitu Penolakan hasil Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Rancangan UndangUndang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kemudian, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), RUU-Mineral Batu Bara (MINERBA) dan RUU Sistem Budidaya Perairan Lanjutan karena dinilai menindas rakyat.
Hal tersebut mendapatkan dukungan dari Umar Abdurrahman, salah satu dosen Program Studi Pendikan Bahasa Inggris. Menurutnya, sebagai dosen jika itu demi perbaikan ummat, mahasiswa harus menjadi garda terdepan.
Dengan catatatan aksi yang dilakukan tetap tidak merusak atau anarkis dan tetap menunjukkan aksi damai sehingga mendapat simpati masyarakat.
“Jika perbaikan umat harus jadi garda terdepan tetapi tidak merusak atau anarkis,” jelas Umar.
Bentuk keseriusannya, secara pribadi ia akan memberikan ijin kepada mahasiswa untuk tidak hadir dalam kuliah jika ingin mengikuti aksi tersebut.
Juga datang dari Zainuddin Losi, Dosen Ilmu Politik Unsulbar, ia mempersilahkan kepada mahasiswa untuk ikut serta mengontrol roda pemerintahan salah satunya melalui aksi unjuk rasa dengan damai.
“Saya mempersilahkan kepada mahasiswa untuk ikut serta mengontrol pemerintah karena itu bagian dari peran politik masyarakat, hal itu selalu saya ajarkan untuk mahasiswa saya,” pungkas Zainuddin.
Secara tegas juga datang dari ketua Program Studi Ilmu Politik, Muhammad, menyebutkan unjuk rasa sah dalam sistem demokrasi sebagai saluran demokrasi elemen masyarakat, untuk menyampaikan tuntutan atas produk sistem politik. Hal ini sudah banyak aksi serupa diaerah sebagai aktualisasi tanggung jawan peran mahasiswa.
Ia pun juga memberikan ijin tidak hadir dalam perkuliahan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti aksi damai tersebut.
Muhammad berharap, agar mahasiwa Unsulbar tetap menjaga ketertiban, damai, dan tetap berpihak kepada kemanusiaan.
“Sebagai dosen saya pasti mengizinkan dan berpesan agar jaga ketertiban tetap damai dan tetap berpihak pada kejujuran nurani sebagai masyarakat terpelajar yang berpihak pada sejatinya kemanusiaan,” tambah Muhammad.
Lanjut Al-Farhat menjelaskan, konsolidasi akan dilakukan pada selasa malam nanti, 24 September, pukul 19.00 WITA, di Pelataran Gedung Rektorat Unsulbar.
Esok harinya, 25 September, massa akan mulai berkumpul 08.00 WITA dengan titik kumpul di Gedung Rektorat Unsulbar, kemudian mulai berjalan ketitik aksi.
Aksi akan dilakukan didepan Pusat Pertokoan Majene kemudian massa akan bergerak ke Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene.
Ia berharap agar semua seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Unsulbar untuk hadir dalam aksi ini karena ini adalah bukti keberpihakan mahasiswa kepada rakyat.
“Ini bukan saatnya mahasiswa bicara persoalan warna atau latar belakang organisasi, tapi harusnya mahasiswa mampu memposisikan keberpihakan kita terhadap kondisi negara, apakah kita mau berpihak kepada rakyat atau jadi buzzer elit politik,” tambah Farhat.
Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Karena menurutnya kondisi negara tidak dalam baik-baik saja, banyak kebijakan yang menindas rakyat yang mengarahkan negara ke orde baru.
“Inilah waktu yang tepat untuk kembali membangkitkan Gerakan Mahasiswa yang telah tertidur pasca 1998,” tegasnya
