Foto: Pelantikan BEM Fisip, Senin (15/07/2019).
Karakterunsulbar.com- Sejak 16 Februari lalu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) tidak mendapat kejelasan.
Kini, pengurus BEM Fisip resmi dilantik oleh Dekan Fisip, Dr. Burhanuddin di Gedung Fisip pada Senin, (15/07/2019).
Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan pengurus BEM Fisip Periode 2019-2020, namun belum ada Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang dikeluarkan oleh Dekan Fisip.
Ditemui karakterunsulbar.com setelah pengucapan sumpah jabatan berlangsung, Dekan Fisip membenarkan bahwa belum ada SK Kepengurusan yang dikeluarkan untuk pengurus BEM.
“Yang ada naskah pelantikan, SK akan dikeluarkan setelah surat dari pengurus BEM masuk,” tuturnya saat ditemui di Ruang Dekan Fisip.
Lebih lanjut Dr. Burhanuddin menjelaskan, penundaan pelantikan pengurus BEM Fisip dilakukan karena adanya Surat Mosi Tidak Percaya yang dikeluarkan Aliansi HMJ se Fisip Nomor: 01-MPT/HMJ_FISIP/USB/2018 tertanggal 25 Februari 2018.
“Kemarin (Jumat,12/07/2019) sudah ada kesepatan yang disaksikan oleh Rektor dan wakil dekan di Ruangan Rektor, makanya saya lantik tadi,” jelasnya.
Rekonsiliasi BEM Fisip dengan HMJ se Fisip
BEM Fisip dilantik oleh Dekan Fisip setelah menemui kesepakatan pada rapat rekonsiliasi antara BEM Fisip dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) se Fisip di Ruang Rektor Unsulbar pada Jumat, (12/07/2019).
Dalam rapat tersebut sedikitnya empat poin kesepakatan telah ditandatangani oleh pihak BEM Fisip dengan HMJ yang disaksikan langsung oleh Rektor Unsulbar, Dr. Akhsan Djalaluddin, Dekan Fisip, dan Wakil dekan Fisip bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Dr.Hartawan, dan Kepala Bagian Tata Usaha Fisip, Rivai Sahrir.
Empat poin kesepakatan tersebut yakni, melaksanakan pelantikan BEM Fisip pada 15 Juli 2019, melakukan pergantian kepengurusan BEM Fisip yang terlebih dahulu dilakukan pengkaderan paling cepat dua minggu setelah pelantikan dan hasil perhantian akan menambah pengurus BEM Fisip.
Kemudian, melaksanakan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terutama uang berkaitan dengan rapat konstitusi yang sebelumnya menjadi pokok permasalahan, dan penetapan persyaratan menjadi anggota BEM Fisip.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh ketua BRM Fisip terpilih, Mardiwansyah (Ilmu Politik, 2016), Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi), Al Farhat Pratama (HI, 2016), ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH), Parman (Ilmu Hukum, 2016), dan ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol), Munir (Ilmu Politik, 2016).
AMJ se Fisip Layangkan Mosi Tidak Percaya
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) se-Fisip yang terdiri dari Himapol, Himahi, dan HMPSIH membentuk Aliansi HMJ Peduli BEM Fisip dan melayangkan Surat Mosi Tidak Percaya Nomor : 01-MTP/HMJ_FISIP/USB/2019 kepada BEM Fisip, Senin 26 Februari 2019.
Dalam Surat Mosi Tidak Percaya tersebut, terdapat empat landasan penolakan hasil Mubes BEM Fisip oleh Aliansi HMJ Peduli BEM Fisip.
Pertama, tidak mengakui BEM Fisip karena melanggar Pasal 9 Permendikbud Nomor 155/u/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
“Masa bakti maksimal 1 tahun, sedangkan BEM Fisip lebih dari 1 tahun (2016-209),” ungkap Parman (Ilmu Hukum, 2016) Ketua HMPSIH kepada karakterunsulbar.com, Selasa (26/02/2019)
Kedua, tidak mengakui BEM Fisip karena tidak mengakomodir seluruh mahasiswa Fisip dalam memilih formatur BEM Fisip, yang secara tidak langsung dianggap merebut hak politik dan demokrasi mahasiswa Fisip.
Ketiga, Mubes BEM Fisip dianggap cacat hukum dengan tidak dibahasnya AD/ART serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) pada Mubes yang berlangsung Sabtu, (16/02/2019) lalu.
Keempat, Mubes BEM Fisip melanggar hasil penetapan agenda acara pada Mubes itu sendiri, dimana dalam agenda Mubes telah ditetapkan adanya pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus sebelumnya.
