Foto : Adry (Ilmu Politik, 2017)
Penulis : Adry (Ilmu Politik, 2017).
Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) merupakan simbol semangat juang mempertahankan wajah pendidikan di Kabupaten Majene. Terang dan gelap telah dilalui dalam mempertahankan eksistensinya. Dari perguruan tinggi Swasta hingga menjadi Perguruan Tingg Negeri (PTN).
Terbentuk pada tahun 2007 yang masih berstatus swasta kemudian berubah menjadi PTN tahun 2013 adalah kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Barat. Jika ditinjau dalam perjalanannya, setiap tahun minat untuk kuliah di Unsulbar terus meningkat. Diperkirakan mahasiswa aktif Unsulbar saat ini mencapai lima ribu orang yang mayoritas penduduk asli Sulawesi Barat.
Tak terlepas dari hal tersebut, ada yang tak kalah penting untuk diketahui dan tak bisa dipisahkan dari banyaknya mahasiswa di Unsulbar yakni kondisi ekonomi mahasiswa itu sendiri. Mayoritas mereka mempunyai kondisi ekonomi rata-rata menengah kebawah.
Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi penentu dalam menyelesaikan studi pada dasarnya memang Universitas telah menyediakan Beasiswa untuk calon mahasiswa baru akan tetapi kuota yang masih sangat terbatas.
Tak jarang calon mahasiswa baru yang ekonominya menengah kebawah mendaftarkan diri namun tak lulus, dua hal yang akan terjadi jika calon mahasiswa tersebut tak menerima beasiswa yakni putus asa atau tidak melanjutkan kuliah karena kendala ekonomi. Dan terkadang penentuan besaran UKT mahasiswa tidak sesuai dengan harapan dan kemampuan ekonomi keluarga.
Tak sedikit mahasiswa yang mengeluh akibat dari penggolongan UKT yang menurutnya amat sangat mahal dibandingkan dengan pendapatan orang tua. Contoh kasus seperti inilah yang mengakibatkan setiap pergantian semester terdapat mahasiswa yang berhenti untuk melanjutkan pendidikan di Unsulbar.
Persoalan ini tak boleh dikatakan sebagai konsekuensi dari kaya dan miskin, akan tetapi mencari solusi bagi mahasiswa yang ingin tetap berkuliah ataupun yang ingin baru memulai berkuliah adalah tugas Universitas agar pendidikan dinikmati oleh semua kalangan strata sosial.
Jika ditinjau dari sudut pandang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tiniggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SSBOPT), pada pasal 7 ayat ke 3 dan 4 menyatakan minimal penggolongan besaran UKT bagi mahasiswa, setelah itu dilanjutkan dengan poin ke 5 yang menyatakan bahwa “Penetapan besaran kelompok UKT dan Mahasiswa sebagai yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 dilakukan dengan pertimbangan dengan kemampuan ekonomi a. mahasiswa, b. orang tua mahasiswa atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa”.
Hal tersebut harusnya menjadi patokan utama dalam menyeleksi penerimaan mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah terlanjur melanjutkan pendidikan, bukan hanya mewawancarai tetapi turun langsung melihat kondisi ekonomi keluarga dan memerhatikan beban yang ditanggung oleh keluarga mahasiswa, lagi -lagi agar pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Hal diatas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Rektor baru Unsulbar yang terpilih untuk mengakomodir semua kepentingan mahasiswa yang notabenenya ekonomi rendah adalah suatu pekerjaan prioritas.
Melihat dari rektor sebelumnya membuat keputusan-keputusan yang berpihak kepada mahasiswa harus tetap dilanjutkan, dan evaluasi kebutuhan mahasiswa agar tetap melanjutkan pendidikan di Unsulbar.
Harusnya dapat diakomodir melalui kebijaksanaan oleh Rektor dan jajarannya. Tak ada lagi terdengar ada mahasiswa yang berhenti karena persoalan tak mampu bayar UKT, tak ada lagi oknum yang mengatakan miskin dan kaya adalah konsekuensi lanjut atau tidaknya pendidikan.
Mudah-mudahan dalam kepemimpinan bapak Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si sebagai Rektor terpilih Unsulbar Periode 2023-2027 dapat mengakomodir semua kepentingan mahasiswa yang terkendala di wilayah ekonomi.
Kami pun mahasiswa tidak akan tinggal diam jika ada teman se-almamater kami putus kuliah gara-gara persoalan ekonomi. Bercermin dari rektor sebelumnya gelombang protes dari Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat akan tetap ada jika solusi dari ekonomi rendah yakni putus kuliah.
