karakterunsulbar.com – Rencana Pemilihan Presiden Mahasiswa Universitas Sulawes Barat melalui mekanisme pemilu raya terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Kali ini, mahasiswa program studi Ilmu Hukum menyatakan sistem Pemilu Raya paling ideal diterapkan karena mahasiswa dapat memilih secara langsung sosok pemimpinnya.
Disamping mendukung sistem pemilu raya, mahasiswa meminta agar proses pemilihan benar – benar berlangsung secara jujur,adil dan transparan.
” Untuk menjamin pemilihan berlangsung secara netral, yang menjadi panitia pengawas seharusnya dipilih dari (unsur,-) dosen, ini untuk mencegah terjadinya hal – hal yang merugikan pasangan calon ,” katua himpunan mahasiswa Ilmu Hukum Unsulbar, Arwin Rahman Tona kepada reporter KARAKTER, Nurul Hijrana ( ilmu Hukum 2015), Jumat, (06/10).
Penempatan dosen sebagai pengawas pemilihan banyak ditempuh berbagai lembaga kemahasiswaan di sejumlah kampus di Indonesia.
Alasan penempatan dosen sebagai panwas karena yang “bertarung” di pemilu raya adalah mahasiswa, sehingga untuk menjamin netralitas, yang menjadi pengawas adalah pihak yang tidak ikut bertarung.
Pengalaman Pilpres UNG
Dalam catatan KARAKTER, saat pemilu raya mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo ( UNG ) Januari – Februari 2017, Panitia Pemilihan atau Komisi Pemilihan Langsung ( KPL ) adalah mahasiswa, sedangkan yang menjadi panitia pengawas adalah para dosen UNG.
” Yang bertarung di pemilihan adalah mahasiswa, sehingga untuk menjaga netralitas, pengawas pemilihan diminta dari dosen dari masing – masing jurusan termasuk wakil,” kata mantan ketua Komisi pemilihan langsung ( KPL ) Pilpres Mahasiswa UNG 2017, Yahya Abdullah kepada KARAKTER, Sabtu (07/10).
Yahya menceritakan tugas utama panwas saat pilpres mahasiswa UNG adalah mengawasi, menindak dan mencegah terjadinya tindak kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan presiden, misalnya politik uang, pelanggaran kampanye dan berbagai potensi pelanggaran pemilu lainnya.
” Panwas juga menangani bila muncul gugatan dari pasangan calon. Kami disini ada dua pasangan calon mengajukan gugatan setelah pemilu,” tambah Yahya.
Perbaikan AD / ART
Selain meminta agar pengawas pemilihan diambil dari unsur dosen, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Unsulbar juga menyuarakan pentingnya pembahasan konsititusi lembaga yakni Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( AD / ART ).
Menurutnya, pembahasan AD/ART adalah hal yang sangat penting karena lembaga dapat berjalan dengan baik bila memiliki aturan yang baik pula yakni AD/ART.
Ia menjelaskan, AD/ ART pada setiap pasal dan ayat akan mengatur perihal organisasi mulai dari periode masa jabatan hingga struktur lembaga.
” Untuk mengawasi kinerja presiden selaku eksekutif, maka penting keberadan lembaga legislatif yakni Majelis Perwakilan Mahasiswa atau MAPERWA, itu semua yang perlu dijelaskan, diatur di AD/ART,” tambah Arwin. (RD01)
