karakterunsulbar.com – Terbitnya aturan yang memberi ruang digelarnya kampanye di lembaga pendidikan perguruan tinggi menjadi ujian tersendiri bagi kampus untuk tetap menjaga sikap independen, tidak berpihak pada peserta pemilu.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Unsulbar yang memiliki 15 ribu orang lebih civitas akademika, menegaskan akan menjaga sikap netral dan adil.
Penegasan itu disampaikan Ketua Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal (PUSMIPOL) Unsulbar, Farhanuddin, M.Si saat menjadi salah satu narasumber di dialog Pemilu TVRI Sulawesi Barat, Selasa, 14 Nopember 2023 di Mamuju.
” Kampanye di kampus bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pemilu. Terkait dengan itu, kembali kita tegaskan bahwa perguruan tinggi akan tetap menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu,” kata Farhan, sapaan akrabnya yang hadir mewakili Rektor Unsulbar.
Ia Melanjutkan, mahasiswa Unsulbar saat ini telah mencapai 14 ribu orang lebih. Ribuan mahasiswa itu berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah.
Terdapat pula sejumlah mahasiswa luar Pulau Sulawesi, seperti mahasiswa asal Papua.
Selain 14 ribu orang lebih mahasiswa, dari bagian civitas akademika Unsulbar itu, terdapat pula 500 orang lebih dosen, serta 800 orang lebih staf, tenaga kependidikan.
Aturan Kampanye di Kampus
Farhan yang juga dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP menjelaskan, kampanye di kampus ditegaskan kembali setelah Mahkamah Konstitusi pada 15 Agustus 2023 memutus perkara pengujian UU no 7/ 207 tentang pemilu pasal 280 ayat 1 huruf h.
Pada Putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023 ditegaskan, bahwa fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dapat digunakan pada kegiatan kampanye pemilu sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut.
” Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) melalui surat edaran No.104/E/MRPTNI/IX/2023, salah satu poin pentingnya, bahwa dalam pemberian izin (kampanye,-) harus diberikan secara fair, adil, dengan kesempatan yang sama bagi setiap peserta pemilu,” tambahnya.
Ia menjelaskan, terkait kampanye di kampus, pihaknya mengacu pada sejumlah regulasi terkait pemilu itu, antara lain, UU no. 7/2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU no. 20/2023 tentang Kampanye Pemilu.
“Kampus berpegang teguh pada prinsip dan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ungkap Farhan.
Peningkatan Kualitas Pemilu
Pada dialog yang disiarkan langsung TVRI Sulbar itu, selain Farhan dari Unsulbar, narasumber lainnya, Anggota KPU Provinsi Sulbar Budiman Imran dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Dr. Muhammad Tahir dengan pembaca acara Andi Tenri.
Tentang peningkatan kualitas pemilu, Farhan menyampaikan bahwa secara kuantitas jumlah pemilih ke TPS di Sulbar, baik di pemilu 2019 maupun di pilkada 2020 sudah cukup tinggi, rata – rata sudah diatas 80 %, bahkan ada kabupaten partisipasinya sudah mencapai 90 persen pemilih datang ke TPS.
” Salah satu pekerjaan rumah kita bersama terkait peningkatan kualitas (pemilu,-) itu misalnya, bagaimana metode yang efektif dalam pendidikan politik ke masyarakat. Jumlah surat suara tidak sah di pemilu 2019 itu mencapai 17 juta, khusus di Sulbar mencapai 51 ribu yang tidak sah, ini perlu menjadi atensi kita bersama,” ungkap mahasiswa doktoral Ilmu Politik Unhas ini.
Selain strategi pendidikan politik pemilih agar pemilu 2024 lebih berkualitas, Farhan juga menyampaikan potensi masalah di pemilu terkait layanan pindah memilih.
” Bila dari 14 ribu lebih mahasiswa, seribu lebih dosen dan tendik, ada diantaranya yang ingin tetap di Majene saat pemilu, ingin mencoblos di Majene, ini kita ingatkan tetap terjamin hak pilihnya,” ungkap Farhan. (RD01)
